Petinggai gereja di Jayapura tunjukkan sikap intoleran

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Petinggai gereja di Jayapura tunjukkan sikap intoleran

Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati mengecam sikap intoleran yang ditunjukkan oleh Persekutuan Gereja Gereja di Jayapura (PGJJ) terhadap kebebasan beragama yang ada di wilayah tersebut. Reni menyatakan bahwa delapan poin tuntutan yang diteken 15 pendeta sama sekali tidak mencerminkan sikap Pancasila dan spirit konstitusi.

“Kami sangat menyesalkan sikap yang muncul dari para petinggi gereja yang memiliki pemikiran dan sikap intoleran,” katanya di Jakarta, Senin (19/03/2018).

Akan tetapi, Reni meyakini bahwa sikap dan tindakan para petinggi gereja tersebut belum tentu mencerminkan suara mayoritas masyarakat di Jayapura. 

‘Karena saya meyakini, sikap toleransi dan saling menghargai agama pihak lainnya merupakan sikap batin yang terinternalisasi di masyarakat Indonesia.  Lihat saja kerukunan umat beragama di berbagai daerah berjalan sangat baik,” katanya.

Reni berharap aparat kepolisian dapat bergerak cepat untuk menyelidiki apakah delapan poin tersebut masuk kategori ujaran kebencian (hate speech) atau tidak.  Menurutnya, setiap poin tuntutan sama sekali tidak menunjukkan sikap dari seorang agamawan. 

“Alih-alih mendorong kedamaian, delapan poin tersebut menyulut kebencian antarkelompok.  Poin-poin tersebut sangat membahayakan keberlangsungan suasana toleransi umat beragama,” jelasnya.

Menyikapi tuntutan gereja tersebut, Reni mengimbau umat Islam di Jayapura supaya tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Para kiai dan ulama di Jayapura agar tetap mendampingi masyarakat, agar tidak terprovokasi oleh pernyataan dari kalangan gereja tersebut.  Saya juga meminta Pemda dan Kantor Kementerian Agama di Jayapura agar menggelar dialog secara intensif agar pernyataan dari kalangan gereja tersebut tidak memberi dampak di tengah masyarakat,” katanya.

Delapan tuntutan gereja

Sebelumnya, viral di media sosial tuntutan Persekutuan Gereja-gereja Kabupaten Jayapura (PGGJ), yang kemudian dibenarkan oleh Ketua PGGJ, Robby Depondoye, Sabtu (17/03/2018). Robby menuturkan, kekhususan yang ada di Papua harus dijaga. Papua pun kata dia, memiliki paroki khusus termasuk Jayapura memiliki kekhususan.

Dalam delapan poin tuntutan itu, di antaranya adalah menolak pembangunan masjid dan siswa di sekolah negeri diimbau tidak menggunakan seragam bernuansa agama tertentu.

Berikut tuntutan dari PGGJ yang ditandatangani oleh 15 pendeta di Jayapura:

1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa (penbgeras suara) kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid.

2. Tidak diperkenankan berdakwa di seluruh tanah Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura.

3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu.

4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala-mushala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah.

5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid-mesjid dan mushala-mushala.

6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Jayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah.

7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya.

8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura WAJIB menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan 8 poin penting di atas, maka sikap PGGI terkait pembangunan Masjid Al-Aqsha:

1. Pembangunan menara mesjid Al-Aqsha harus dihentikan dan dibongkar.

2. Menurunkan tinggi gedung masjid Al-Aqsha sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang di sekitarnya.

Jokowi-Ma'ruf kerahkan relawan di daerah suara terendah
Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf
 Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet
Mengapa jomblo Cina harus beli istri dari Indonesia?
Kubu Jokowi nilai Neno Warisman buka kedok #2019GantiPresiden
Ini nama 16 perempuan Indonesia yang dijual ke Cina
Pelabelan caleg eks-koruptor berpotensi langgar HAM
Belajar memegang komitmen kebangsaan dari seorang Yahudi
Perdagangan 16 perempuan Indonesia ke Cina biadab
Kubu Prabowo ganti nama tim sukses
Kondisi 16 perempuan yang dijual ke Cina memprihatinkan
PAN nilai penandaan eks-koruptor pada caleg diskriminatif
PDIP nilai cuitan Fadli Zon tak berkualitas
Kubu Jokowi siapkan lagu kampanye ala milenial
Fahri Hamzah tolak label ulama Sandiaga Uno
Fetching news ...